Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) meminta agar Muktamar NU ke-32 di Makassar juga merekomendasikan soal maraknya radikalisasi di kalangan pelajar. Selain itu, lembaga otonom di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini kembali menegaskan sikapnya yang netral dalam proses suksesi pimpinan NU ini.
"Organisasi IPN dan mendesak pemerintah agar meninjau ulang keberadan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Mendiknas, Menag dan Menegpora tentang monopoli tunggal Osisi sebagai satu satunya organisasi intra sekolah. Kita meyakini dengan eksisnya peraturan itu, akan memberikan eluang masuknya pemahaman keagamaan radikal melalui Rohis atau lembaga dakwah sekolah yang bernaung di bawah osis," kata Ketua Umum PP IPNU, Ahmad Syauqi, dalam keterangan persnya di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Jum'at (26/3/2010).
Menurut Syuaqi, IPNU dan organisasi pelajar lain sudah semestinya masuk sekolah sebagai penyeimbang dengan maraknya radikalisme agama di kalangan pelajar, khususnya sekolah negeri atau umum. Ditanya tentang suksesi salah satu calon Syuriah-Tanfidziah PBNU, Syauqi menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para kiai, ulama dan muktamirin.
"Kami meyakini, kader NU yang terbaik akan muncul dengan sendirinya tanpa harus melakukan money politic untuk maraup simpati dan dukungan. Saya fikir ada hal yang lebih penting ketimbang persoalan pencalonan, NU harus perhatikan dunia pendidikan khususnya peningkatan kualitas warga nahdliyin agar siap dan mampu bersaing baik di skala nasional maupun internasional," jelasnya.
Syauqi kembali menegaskan, belakangan ini banyak oknum yang mempolitisi dan menjadikan alat transaksional untuk mendukung salah satu calon Ketua Umum PBNU. Seperti kasus demo penolakan KH Hasyim Muzadi beberapa waktu lalu, di depan kantor PBNU Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, di mana ada oknum yang mengaku dan membawa bendera IPNU.
(zal/irw)
"Organisasi IPN dan mendesak pemerintah agar meninjau ulang keberadan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Mendiknas, Menag dan Menegpora tentang monopoli tunggal Osisi sebagai satu satunya organisasi intra sekolah. Kita meyakini dengan eksisnya peraturan itu, akan memberikan eluang masuknya pemahaman keagamaan radikal melalui Rohis atau lembaga dakwah sekolah yang bernaung di bawah osis," kata Ketua Umum PP IPNU, Ahmad Syauqi, dalam keterangan persnya di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Jum'at (26/3/2010).
Menurut Syuaqi, IPNU dan organisasi pelajar lain sudah semestinya masuk sekolah sebagai penyeimbang dengan maraknya radikalisme agama di kalangan pelajar, khususnya sekolah negeri atau umum. Ditanya tentang suksesi salah satu calon Syuriah-Tanfidziah PBNU, Syauqi menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para kiai, ulama dan muktamirin.
"Kami meyakini, kader NU yang terbaik akan muncul dengan sendirinya tanpa harus melakukan money politic untuk maraup simpati dan dukungan. Saya fikir ada hal yang lebih penting ketimbang persoalan pencalonan, NU harus perhatikan dunia pendidikan khususnya peningkatan kualitas warga nahdliyin agar siap dan mampu bersaing baik di skala nasional maupun internasional," jelasnya.
Syauqi kembali menegaskan, belakangan ini banyak oknum yang mempolitisi dan menjadikan alat transaksional untuk mendukung salah satu calon Ketua Umum PBNU. Seperti kasus demo penolakan KH Hasyim Muzadi beberapa waktu lalu, di depan kantor PBNU Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, di mana ada oknum yang mengaku dan membawa bendera IPNU.
(zal/irw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar