KISARAN-Jurnal Asahan.Terkait adanya aksi unjukrasa yang dilakukan
puluhan aktivis Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Asahan, yang
menuding “Maraknya Calo” dan programa E-KTP yang belum jelas terealisasi
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Asahan. Sehingga banyak meresahkan masyarakat.
Kepala Dinas (Kadis) Dikdukcapil Asahan,Ismet SH yang dikonfirmasi
Jurnal Asahan, Jumat (13/7) sekira pukul 11.30 WIB, melalui
Seketarisnya, Zulkarnain membantah adanya praktik percaloan yang terjadi
di kantornya. Menurutnya,orang yang datang kesana itu bukanlah calo
yang memang khusus mengurus KTP,KK atau Akte Kelahiran dikantornya.
Melainkan warga Asahan yang diminta tolongin atau orang atau yang
dikuasakan oleh pemohon untuk mengurus karena tidak bisa langsung ke
kantor kami untuk memohonnya.
Makanya,kata Zulkarnain, masyarakat mana saja bisa mengurus itu semua
asalkan memang dikuasakan oleh masyarakat pemohon yang tidak bisa
langsung mengurus kekantor. Sedangkan, masalah program E-KTP memang
hingga saat ini memang belum ada yang terealisasi kepada seluruh
masyarakat Asahan, sebab itu merupaka program pemerintah yang datanya
kami kirim dan E-KTPnya langsung yang mencetak serta mengeluarkan
pemerintah pusat di Jakarta.
Jadi kalau masalah kartu identitas Elektronik itu,tambah Zulkarnain, itu
semua bukan kami yang mengeluarkannya. Karena kami hanya bertugas
mendata entri seluruh warga Asahan dan yang mengeluarkan E-KTPnya
pusat.”Dinas kami memang hanya menganggarakan biaya pendataan dan
penerapan program E-KTP saja di Asahan ini. Sedangkan kartu identitasnya
yang mengeluarkan bukan kami,”tegas Zulkarnain.
Sedangkan dana APBD yang pos anggarkan dinas kami, sambungnya, semuanya
itu sudah terealisasi sepenuhnya dan anggarannya sudah disalurkan semua
kebutuhan dinas. Bahkan,semua pos anggaran biaya keuangan yang kami
gunakan dari APBD untuk keperluan dinas kami di Disdukcapil ini,semuanya
sudah selesai kami arahkan ke masing-masing posnya. Apalagi, ketika
BPK,BPPKP Sumut dan Ispektorat Asahan memeriksa penyaluran keuangan kami
semuanya bersih tidak ada penyimpangan yang kami lakukan.
“Sedangkan badan pemeriksa keuangan dan inspektorat saja sudah memeriksa
semua penyaluran anggaran keuangan kami. Bahkan mereka juga tidak ada
menemukan penyimpangan atau tindak pidana KKN dalam pelaksanaan anggaran
keuangan kami. Makanya instansi kami bersih dari apapun,”ujarnya.
Hanya saja,katanya, PC IPNU Asahan saja ketika melakukan audensi dan
mempertanyakan mana bukti dan kwitansi pos keuangan yang dianggarakan
pemkab Asahan untuk dinas kami yang sudah kami gunakan. Mereka meminta
bukti dab kwitansi kepada kami, yach tidak kami kasih kepada mereka.
Sebab,yang boleh meminta dan memeriksa itukan BPK dan Inspektorat bukan
mereka. Makanya,mereka melakukan aksi unjukrasa karena tidak kami
kasihkan apa yang diinginkan mereka,”ungkapnya.(Hendri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar