KISARAN-Biaya pendidikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dinilai terlalu tinggi. Terlebih masa pendidikan itu hanya berlangsung 3 bulan dengan biaya Rp350 juta. Rinciannya, Rp200 juta sudah ditampung pada APBD Asahan 2011 dan tambahan sebesar Rp150 juta lagi sedang diusulkan masuk dalam P-APBD.
Ketua Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Asahan, Halim Saragi dan Ketua Lingkar Mahasiswa Asahan, Husni Mustofa menilai anggaran pendidikan Lemhanas tersebut terlalu mahal. Sehingga menimbulkan tanda tanya, ke mana diperuntukkan dana sebanyak itu.
“Rp200 juta saja sudah cukup besar untuk sebuah pendidikan selama 3 bulan. Kok ada lagi usulan Pemkab agar ditambah Rp150 juta pada P-APBD Asahan 2011,” kata Halim penuh tanya.
Ditambahkannya, Pemkab harus lebih irit untuk mempergunakan anggaran dan terpenting harus menyentuh langsung kepada masyarakat. Sebab kondisi keuangan pada APBD Asahan 2011 tergolong minim jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tapi kenyataannya justru sangat mengejutkan ketika biaya pendidikan Bupati Asahan yang telah disahkan DPRD senilai Rp200 juta. Yang lebih mengejutkan lagi, Pemkab masih mengusulkan tambahannya Rp150 juta.
”Maka untuk tidak saling curiga, DPRD Asahan harus meminta rinciannya dan setidaknya mendorong BPK-RI nantinya untuk meneliti penggunaan keuangan dan terkhusus biaya pendidikan yang teramat mahal ini,” tambahnya.
Sedang Husni Mustofa menyatakan rasa prihatin terhadap minimnya anggaran yang kegunaannya menyentuh langsung ke masyarakat. Hanya saja Mustofa tidak merinci anggaran yang dinilainya minim itu. Ia juga mengaku tercengang mengetahui pada APBD Asahan 2011 telah diangarkan Rp200 juta untuk biaya pendidikan Lemhanas bupati dan saat ini telah digelontorkan pula Rp150 juta sebagai tambahan dari dana Rp200 juta tersebut. Lebih tak habis pikir lagi, katanya, kenapa DPRD justru mengesahkannya.
“Saya khawatir telah menyelusup mafia anggaran pada DPRD Asahan sehingga anggaran tak rasional dan bisa lolos atau mendapat pengesahan”,ungkapnya.
Tapi Zasnis Sulung, Koordinator LBH Puliek Asahan menaggapinya dengan dingin. Zasnis malah menyebut bahwa anggaran tersebut wajar. Terlebih lagi dana tersebut adalah biaya pendidikan untuk 3 bulan. Lagi pula dikatakannya, jika dinilai terlalu mahal kenapa DPRD mengesahkannya.
“Kalau memang mahal, kenapa DPRD mengesahkannya Kita bersangka baik saja bahwa motivasinya karena anggaran tersebut dinilai rasional oleh DPRD. Tapi jika memang tidak rasional DPRD Asahan sudah salah dalam hal ini,” katanya.
Sementara itu anggota DPRD Asahan Sahat Hamonangan Siahaan saat diminta tanggapannya menyebutkan bahwa anggaran biaya pendidikan Rp350 juta tersebut terlalu tinggi.
“Bolehlah kalau Rp200 juta seperti pada APBD Asahan 2011. Walau sejak awal telah melihat itu teralalu tinggi, tapi kalau kebanyakan setuju, tak mungkin pendapat kita yang dipakai,” katanya.
Hamonangan juga menyatakan bahwa usulan tambahan pada PAPBD Rp150 juta sangat berseberangan dengannya.
”Saya terus terang berseberangan dengan rekan lain di Komisi A yang telah menyetujui itu. Lagi-lagi saya tetap kalah suara,” tambahnya.
Sementara salah seorang badan anggaran (Banggar) DPRD Asahan, Syamsul Qodri mengakui telah menerima usulan dari Pemkab baik dari komisi mengenai alokasi anggaran pada P-APBD Asahan 2011. Hanya saja belum dibahas dan masih dalam amatan masing-masing Banggar. Terkait adanya usulan tambahan biaya pendidikan Lemhanas Rp150 juta, Ketua BKD DPRD Asahan ini membenarkannya, terlebih lagi ada aturan yang baru setelah selesai menjalani pendidikan Lemhanas, maka Bupati Asahan didampingi Ketua PKK untuk melakukan studi banding ke luar negeri.
“Sebelum ini, hanya bupati saja yang studi banding. Tapi sekarang ikut Ketua PKK dan tentu dananya bertambah. Hanya saja dirinya belum mengetahui apakah pejabat juga harus ikut studi banding itu,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa usulan tersebut belum disahkan karena masih sebatas usulan.
Kabag Humas Pemkab Asahan Rahman Halim AP yang dikonfirmasi mengatakan akan mempelajari masalah tersebut.
“Saya pelajari lebih dulu karena hal tersebut menyangkut anggaran, tentu harus diketahui dengan jelas baru bisa diberi penjelasan,” ungkapnya. (Ing/hez)
Ketua Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Asahan, Halim Saragi dan Ketua Lingkar Mahasiswa Asahan, Husni Mustofa menilai anggaran pendidikan Lemhanas tersebut terlalu mahal. Sehingga menimbulkan tanda tanya, ke mana diperuntukkan dana sebanyak itu.
“Rp200 juta saja sudah cukup besar untuk sebuah pendidikan selama 3 bulan. Kok ada lagi usulan Pemkab agar ditambah Rp150 juta pada P-APBD Asahan 2011,” kata Halim penuh tanya.
Ditambahkannya, Pemkab harus lebih irit untuk mempergunakan anggaran dan terpenting harus menyentuh langsung kepada masyarakat. Sebab kondisi keuangan pada APBD Asahan 2011 tergolong minim jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tapi kenyataannya justru sangat mengejutkan ketika biaya pendidikan Bupati Asahan yang telah disahkan DPRD senilai Rp200 juta. Yang lebih mengejutkan lagi, Pemkab masih mengusulkan tambahannya Rp150 juta.
”Maka untuk tidak saling curiga, DPRD Asahan harus meminta rinciannya dan setidaknya mendorong BPK-RI nantinya untuk meneliti penggunaan keuangan dan terkhusus biaya pendidikan yang teramat mahal ini,” tambahnya.
Sedang Husni Mustofa menyatakan rasa prihatin terhadap minimnya anggaran yang kegunaannya menyentuh langsung ke masyarakat. Hanya saja Mustofa tidak merinci anggaran yang dinilainya minim itu. Ia juga mengaku tercengang mengetahui pada APBD Asahan 2011 telah diangarkan Rp200 juta untuk biaya pendidikan Lemhanas bupati dan saat ini telah digelontorkan pula Rp150 juta sebagai tambahan dari dana Rp200 juta tersebut. Lebih tak habis pikir lagi, katanya, kenapa DPRD justru mengesahkannya.
“Saya khawatir telah menyelusup mafia anggaran pada DPRD Asahan sehingga anggaran tak rasional dan bisa lolos atau mendapat pengesahan”,ungkapnya.
Tapi Zasnis Sulung, Koordinator LBH Puliek Asahan menaggapinya dengan dingin. Zasnis malah menyebut bahwa anggaran tersebut wajar. Terlebih lagi dana tersebut adalah biaya pendidikan untuk 3 bulan. Lagi pula dikatakannya, jika dinilai terlalu mahal kenapa DPRD mengesahkannya.
“Kalau memang mahal, kenapa DPRD mengesahkannya Kita bersangka baik saja bahwa motivasinya karena anggaran tersebut dinilai rasional oleh DPRD. Tapi jika memang tidak rasional DPRD Asahan sudah salah dalam hal ini,” katanya.
Sementara itu anggota DPRD Asahan Sahat Hamonangan Siahaan saat diminta tanggapannya menyebutkan bahwa anggaran biaya pendidikan Rp350 juta tersebut terlalu tinggi.
“Bolehlah kalau Rp200 juta seperti pada APBD Asahan 2011. Walau sejak awal telah melihat itu teralalu tinggi, tapi kalau kebanyakan setuju, tak mungkin pendapat kita yang dipakai,” katanya.
Hamonangan juga menyatakan bahwa usulan tambahan pada PAPBD Rp150 juta sangat berseberangan dengannya.
”Saya terus terang berseberangan dengan rekan lain di Komisi A yang telah menyetujui itu. Lagi-lagi saya tetap kalah suara,” tambahnya.
Sementara salah seorang badan anggaran (Banggar) DPRD Asahan, Syamsul Qodri mengakui telah menerima usulan dari Pemkab baik dari komisi mengenai alokasi anggaran pada P-APBD Asahan 2011. Hanya saja belum dibahas dan masih dalam amatan masing-masing Banggar. Terkait adanya usulan tambahan biaya pendidikan Lemhanas Rp150 juta, Ketua BKD DPRD Asahan ini membenarkannya, terlebih lagi ada aturan yang baru setelah selesai menjalani pendidikan Lemhanas, maka Bupati Asahan didampingi Ketua PKK untuk melakukan studi banding ke luar negeri.
“Sebelum ini, hanya bupati saja yang studi banding. Tapi sekarang ikut Ketua PKK dan tentu dananya bertambah. Hanya saja dirinya belum mengetahui apakah pejabat juga harus ikut studi banding itu,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa usulan tersebut belum disahkan karena masih sebatas usulan.
Kabag Humas Pemkab Asahan Rahman Halim AP yang dikonfirmasi mengatakan akan mempelajari masalah tersebut.
“Saya pelajari lebih dulu karena hal tersebut menyangkut anggaran, tentu harus diketahui dengan jelas baru bisa diberi penjelasan,” ungkapnya. (Ing/hez)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar