DPRD Sumatera Utara daerah pemilihan IV dari Kabupaten Asahan, Batubara dan Tanjungbalai merekomendasi kepada Kejatisu melakukan penyidikan atau pengusutan terhadap indikasi korupsi proyek-proyek bantuan keuangan propinsi. Bantuan Daerah Bawahan tahun 2010 fiktif yang dilaksanakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumut.
Rekomendasi Tim DPRD Sumut dapil IV disampaikan Ketua tim selaku jurubicara tim, Mustofawiyah Sitompul, dalam paripurna DPRD Sumut tentang laporan hasil kunjungan kerja Tim terhadap realisasi APBD 2010, dipimpin wakil ketua dewan Chaidir Ritonga, beberapa waktu lalu.
Dari hasil temuan Tim dapil IV yang terdiri dari Drs H Bustami HS sebagai wakil ketua, Muslim Simbolon Sag sebagai Sekretaris dan anggota Khairul Fuad, Helmiaty, Syamsul Hilal, Zulkarnaen ST dan Marasal Hutasoit, lanjut Mustofawiyah, beberapa proyek bantuan keuangan propinsi di tiga kabupaten/kota tidak ditemukan di lapangan atau fiktif. “Inspektorat dan BPK agar memeriksa kembali realisasi dan penggunaan bantuan keuangan provinsi ke Pemkab Batubara, baik secara administratif akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintah maupun fisik dari kegiatan tersebut,” ujar Mustofawiyah.
Tim IV juga merekomendasikan ke inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut memeriksa kembali Disperindag (Dinas perindustrian dan perdagangan) Sumut terkait proyek pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia dengan pagu anggaran Rp360 juta lebih di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, karena objek maupun peserta pelatihan tidak dapat dibuktikan.
Kemudian meminta Kejatisu melakukan penyidikan baik terhadap indikasi adanya korupsi terhadap proyek fiktif BDB 2010 untuk kegiatan pengaspalan dengan lapen jalan dusun XIII Desa Lukuk Palas Air Joman sepanjang 4 km senilai Rp1 milyar dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan, karena pekerjaan dimaksud tidak ditemukan dilapangan.
Bahkan juga terhadap indikasi adanya korupsi terhadap proyek Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Asahan menya-ngkut kegiatan pembibitan bantuan kebun rakyat dengan pagu anggaran Rp500 juta.”Berdasarkan laporan administrasi penggunaan keuangan sudah selesai, tapi setelah dikonfirmasi kepada kelompok tani ternyata bibit tidak disalurkan hingga kini. Proyek ini jelas fiktif,” tandasnya.
Disebutkan, bantuan keuangan untuk Batubara melalui dinas pendidikan, pekerjaan umum dan kesehatan sebesar Rp11,670 milyar lebih secara administrasi, kontrak dan dokumentasi di luar dinas pendidikan, tidak dapat ditunjukkan. “Penggunaan anggaran Pemprovsu itu patut dicurigai adanya rekayasa administrasi,” katanya.
Sedangkan dana BDB untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Kota Tanjungbalai dengan pagu anggaran Rp4,829 milyar terealisasi secara baik sesuai ketentuan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintah.
Demikian halnya dana BDB untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Pertambangan dan Energi dengan pagu anggaran Rp16,294 milyar lebih terealisasi secara baik. (Ing/Int/Rel)
Rekomendasi Tim DPRD Sumut dapil IV disampaikan Ketua tim selaku jurubicara tim, Mustofawiyah Sitompul, dalam paripurna DPRD Sumut tentang laporan hasil kunjungan kerja Tim terhadap realisasi APBD 2010, dipimpin wakil ketua dewan Chaidir Ritonga, beberapa waktu lalu.
Dari hasil temuan Tim dapil IV yang terdiri dari Drs H Bustami HS sebagai wakil ketua, Muslim Simbolon Sag sebagai Sekretaris dan anggota Khairul Fuad, Helmiaty, Syamsul Hilal, Zulkarnaen ST dan Marasal Hutasoit, lanjut Mustofawiyah, beberapa proyek bantuan keuangan propinsi di tiga kabupaten/kota tidak ditemukan di lapangan atau fiktif. “Inspektorat dan BPK agar memeriksa kembali realisasi dan penggunaan bantuan keuangan provinsi ke Pemkab Batubara, baik secara administratif akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintah maupun fisik dari kegiatan tersebut,” ujar Mustofawiyah.
Tim IV juga merekomendasikan ke inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut memeriksa kembali Disperindag (Dinas perindustrian dan perdagangan) Sumut terkait proyek pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia dengan pagu anggaran Rp360 juta lebih di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, karena objek maupun peserta pelatihan tidak dapat dibuktikan.
Kemudian meminta Kejatisu melakukan penyidikan baik terhadap indikasi adanya korupsi terhadap proyek fiktif BDB 2010 untuk kegiatan pengaspalan dengan lapen jalan dusun XIII Desa Lukuk Palas Air Joman sepanjang 4 km senilai Rp1 milyar dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan, karena pekerjaan dimaksud tidak ditemukan dilapangan.
Bahkan juga terhadap indikasi adanya korupsi terhadap proyek Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Asahan menya-ngkut kegiatan pembibitan bantuan kebun rakyat dengan pagu anggaran Rp500 juta.”Berdasarkan laporan administrasi penggunaan keuangan sudah selesai, tapi setelah dikonfirmasi kepada kelompok tani ternyata bibit tidak disalurkan hingga kini. Proyek ini jelas fiktif,” tandasnya.
Disebutkan, bantuan keuangan untuk Batubara melalui dinas pendidikan, pekerjaan umum dan kesehatan sebesar Rp11,670 milyar lebih secara administrasi, kontrak dan dokumentasi di luar dinas pendidikan, tidak dapat ditunjukkan. “Penggunaan anggaran Pemprovsu itu patut dicurigai adanya rekayasa administrasi,” katanya.
Sedangkan dana BDB untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Kota Tanjungbalai dengan pagu anggaran Rp4,829 milyar terealisasi secara baik sesuai ketentuan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintah.
Demikian halnya dana BDB untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Pertambangan dan Energi dengan pagu anggaran Rp16,294 milyar lebih terealisasi secara baik. (Ing/Int/Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar