Puluhan masyarakat mengatasnamakan pedagang di Asahan melakukan unjukrasa ke kantor Bupati Asahan, hari ini (23/6).
Kehadiran mereka untuk menemui Bupati Drs H Taufan Gama Simatupang MAP. Pasalnya, pada saat kampanye Pilkada, Taufan Gama ada menjanjikan akan mempermudah pemberian pinjaman uang yang selama ini dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM Asahan.
“Namun, kenyataannya semua itu hanya janji, sebab hingga kini kami hanya disuruh mengurus surat menyurat saja, tapi danannya tidak juga kucur (cair),” tegas massa.
Padahal, pelaku usaha kecil itu tidak ada meminta sebelumnya, tapi Taufan Gama yang menjanjikan, tapi dia pula yang mengingkari.
“Jangan bodoh-bodohi rakyat lagi, kami sudah bosan dengan janji janji muluk-muluk,” kata massa sambil membawa beberapa slogan selogan yang ditulis di karton yang isinya menyudutkan Bupati Asahan dan Kepala Dinas Koperasi Asahan.
Ditegaskan para pengunjukrasa lagi yang diketuai oleh Fahmi, rakyat yang memilih anda jadi Bupati, jadi hargailah janji anda yang anda sampaikan pada saat kampanye itu.
“Masak dana pinjaman UKM sudah 6 bulan tak cair juga, hanya diberi janji-janji akan cair akan cair, tapi entah kapan cairnya,” tegasnya.
Selain janji-janji yang tak ditepati, pengurusannya juga sangat sulit, harus ada surat dari Kepala Desa, persetujuan dari Imtaq lagi, sudah itu harus bayar sebasar Rp 30 ribu untuk surat-suratnya dari desa serta beli materai.
“Itu pun tak kunjung cair juga. Padahal semasa Bupati terdahulu, dana seperti ini sangat mudah cairnya dan bergulir pada masyarakat, tanpa ada kutipan sepeserpun, tapi sekarang sudah hamper satu tahun kepemimpinan anda, tidak juga mencairkan dana itu,” ucap massa.
Saat ini, banyak rakyat yang terhimpit kemiskinan,terseok seok dalam mencari nafkah untuk memperjuangkan sejengkal perut. “Kok teganya membiarkan rentenir meraja lela di Asahan ini dan dibiarkan tumbuh segar,” tegas mereka.
“Kami minta agar segera realisasikan dan berikan bantuan modal usaha untuk rakyat kecil seperti yang anda janjikan pada saat kampanye pada Pilkada yang lalu. Tertipkan peraturan Daerah (Perda) anti rentenir, bentuk tim/lembaga yang melibatkan TNI, Polri, Ormas, OKP, mahasiswa serta lainnya untuk memberangus praktek rentenir berkedok Koperasi yang berbadan hukum,” cetus massa.
Selanjutnya, evaluasi kinerja Kasis Koperasi UMKM dan bila perlu copot dari jabatannya, bahkan penjarakan orang-orang yang tak bertanggung jawab di dinas tersebut. [hmt/man](sumber:0brolanbisnis.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar