Sekelompok mahasiswa dan pemuda kembali menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Tata Kota (Distako) Asahan, Sumut jalan Diponegoro Kisaran, Rabu (17/3). Mereka menuntut kejelasan dugaan korupsi senilai Rp16 miliar di instansi itu.
Massa juga meminta pertanggungjawaban Kadis Tata Kota M. Isa Harahap terkait dugaan penggunaan dana APBD Asahan dinilai tidak jelas arahnya. Seperti adanya temuan proyek dianggarkan dalam APBD tahun 2010, namun sebenarnya telah selesai dilaksanakan tahun 2009. “Tentu hal ini menyalahi aturan dan patut diduga ada kerugian keuangan Negara di dalamnya,” ketus seorang demonstran.
Adapun proyek diduga telah dikerjakan tahun 2009 tetapi kembali dianggarkan di tahun 2010, yakni pembangunan taman di jalan Sutami senilai Rp94.804.000, pembangunan taman di jalan Kartini senilai Rp11.000.000, pembangunan taman di jalan Madong Lubis senilai Rp13.000.000, pembangunan taman di jalan Lintas Sumatra (Simpang Terminal) senilai Rp10.500.000, serta penimbunan bahu jalan kota Kisaran senilai Rp88.000.000.
Kemudian, diduga pula proses pemilihan langsung pengerjaan proyek tahun anggaran 2010 di dinas itu terindikasi tidak pernah diumumkan. Disebutkan, di antaranya adalah 69 paket proyek didanai APBD, 26 paket proyek bersumber dari dana DAK, dan 12 paket proyek dananya ditanggung BDB. Selain itu, disebutkan pula penambahan 38 paket proyek dari APBD, 7 paket proyek dari DAK, 8 paket proyek BDB. Seluruhnya berjumlah 160 paket atau dikalkulasikan senilai Rp.16 miliar.
Tidak berhasil menemui Kadis Tata Kota M. Isa Harahap, pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di kantor Bupati Asahan. Nyaris terjadi bentrokan dengan petugas Satpol PP. Pendemo dipimpin Guntur Alamsyah Bugis itu memaksa masuk ke kantor Bupati, walau telah dihalangi petugas Satpol PP, karena saat itu tengah dilaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Asahan Ke-64.
Tanpa bertemu dengan pejabat terkait, massa selanjutnya mendatangi kantor Inspektorat di jalan HOS Cokro Aminoto Kisaran. Mereka membaca pernyataan sikap, meminta Kepala Inspektorat Harpan Harahap untuk segera memeriksa Kadis Tata Kota Asahan.(Qayyum)
Massa juga meminta pertanggungjawaban Kadis Tata Kota M. Isa Harahap terkait dugaan penggunaan dana APBD Asahan dinilai tidak jelas arahnya. Seperti adanya temuan proyek dianggarkan dalam APBD tahun 2010, namun sebenarnya telah selesai dilaksanakan tahun 2009. “Tentu hal ini menyalahi aturan dan patut diduga ada kerugian keuangan Negara di dalamnya,” ketus seorang demonstran.
Adapun proyek diduga telah dikerjakan tahun 2009 tetapi kembali dianggarkan di tahun 2010, yakni pembangunan taman di jalan Sutami senilai Rp94.804.000, pembangunan taman di jalan Kartini senilai Rp11.000.000, pembangunan taman di jalan Madong Lubis senilai Rp13.000.000, pembangunan taman di jalan Lintas Sumatra (Simpang Terminal) senilai Rp10.500.000, serta penimbunan bahu jalan kota Kisaran senilai Rp88.000.000.
Kemudian, diduga pula proses pemilihan langsung pengerjaan proyek tahun anggaran 2010 di dinas itu terindikasi tidak pernah diumumkan. Disebutkan, di antaranya adalah 69 paket proyek didanai APBD, 26 paket proyek bersumber dari dana DAK, dan 12 paket proyek dananya ditanggung BDB. Selain itu, disebutkan pula penambahan 38 paket proyek dari APBD, 7 paket proyek dari DAK, 8 paket proyek BDB. Seluruhnya berjumlah 160 paket atau dikalkulasikan senilai Rp.16 miliar.
Tidak berhasil menemui Kadis Tata Kota M. Isa Harahap, pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di kantor Bupati Asahan. Nyaris terjadi bentrokan dengan petugas Satpol PP. Pendemo dipimpin Guntur Alamsyah Bugis itu memaksa masuk ke kantor Bupati, walau telah dihalangi petugas Satpol PP, karena saat itu tengah dilaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Asahan Ke-64.
Tanpa bertemu dengan pejabat terkait, massa selanjutnya mendatangi kantor Inspektorat di jalan HOS Cokro Aminoto Kisaran. Mereka membaca pernyataan sikap, meminta Kepala Inspektorat Harpan Harahap untuk segera memeriksa Kadis Tata Kota Asahan.(Qayyum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar