 |
| Musholla Al-Jihad |
KISARAN-Perseteruan antara Badan Penelitian Perjuangan Tanah untuk Rakyat (BPPTR) Asahan dengan Pemkab hingga saat ini masih terus berlangsung. Kedua kubu saling ngotot mengklaim lahan tersebut miliknya.Pantauan METRO, Pemkab sepertinya lebih diuntungkan karena telah membangun perkantoran di lokasi tersebut yaitu kantor Satpol PP dan Dinas Peternakan.
Kantor Satpol PP yang berada di pinggir Jalinsum atau tepat di depan PN Kisaran sudah mulai rampung. Sedang untuk pembangunan kantor Dinas Peternakan sedang diratakan lokasi pertapakannya dengan alat berat yang didatangkan Pemkab beberapa waktu lalu.
Sedang BPPTR justru semakin ‘didorong’ untuk keluar dari lokasi dan termasuk diruntuhkannya satu unit bangunan ukuran 4 x 6 meter yang selama ini berfungsi bagi BPPTR tempat berteduh, sekaligus sebagai musala yang diberi nama Al Jihad. Tapi bangunan itu telah rata dengan tanah ketika seratusan personel Satpol PP dan Kesbang Linmas, Kamis (10/11) membongkarnya.
“Kita tidak perlu melakukan perlawanan fisik karena jumlah kita sangat sedikit. Lebih baik memilih jalur diplomatik, termasuk jalur hukum untuk mempertahankan hak kita. Sebab ketika Zakaria menjabat Lurah Sei Renggas telah menerbitkan SKT kepada ratusan warga yang tergabung pada BPPTR. Sedang Pemkab baru tanggal 15 Okober 2011 lalu mengusulkan untuk kepemilikan lahan yang disengketakan,” ujar Wakil Ketua BPPTR Asahan Supriadi SL kepada METRO, Jumat (11/11) memberi penjelasan.
Disebutkan Supriadi, dirinya saat ini mengendalikan tugas Ketua BPPTR Mukhlis Bela yang mendekam di penjara karena disangkakan melakukan penganiayaan terhadap Kasat Pol PP Asahan Ali Hotman Hasibuan yang berawal dari sengketa lahan itu. Meskipun, secara kasat mata, katanya, penganiayaan itu diduga penuh rekayasa. Begitupun, sebut Supriadi, pihak BPPTR telah bertemu dengan anggota DPRD Sumut di Sabty Garden Hotel Kisaran karena sedang reses di Asahan.
Dalam pertemuan kemarin dengan anggota DPRD Sumut diantaranya Mustofawiyah dan Muslim Simbolon, BPPTR sebut Supriadi, telah diminta membuat surat resmi akan hal-hal yang mereka ketahui termasuk dokumen keberadaan lahan tersebut.
“Buat saja surat resmi ke DPRD Sumut sekaitan dengan masalah itu, sehingga DPRDSU, termasuk saya di Komisi A dapat memanggil Pemkab Asahan untuk mermpertanyakan masalah itu,” ujar Supriadi menirukan ucapan Mustofawiyah kala itu.
Sementara Desy Prihatini, istri Ketua BPPTR Mukhlis Bela melalui telepon selulernya kepada METRO juga mengaku telah meminta peran serta DPRDSU dalam pertemuan tersebut, sekaitan dengan hal yang dialami suaminya. Bahkan, sebut Desy, dia meminta agar proses hukum suaminya dipercepat sehingga diketahui kepastian hukum yang menimpanya.
“Saya masih bisa tegar menghadapi masalah ini. Hanya saja anak-anak yang masih kecil-kecil sering juga mempertanyakan keberadaan ayahnya. Jika bisa ditangguhkan, apa salahnya ditangguhkan. Tapi kalau tak bisa, tolong proses hukumnya dipercepat,” ujarnya.
Sedang anggota DPRD Sumut Mustofawiyah yang masih berada di Asahan guna reses, ketika dikonfirmasi, Jumat (11/11), membenarkan jika dirinya dan rekannya yang sedang reses telah ditemui BPPTR. Sedang sarannya, yakni agar BPPTR membuat surat resmi ke DPRD Sumut terkait apa yang dihadapi BPPTR, Mustofawiyah membenarkannya. Ini dimaksudkan agar pihaknya bisa meminta keterangan Pemkab Asahan. (van)(Sumber :Metro Asahan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar