BATU BARA-METRO; Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sembilan kepala daerah yang bersentuhan langsung dengan PT Inalum termasuk Kabupaten Batu Bara, harus berani mengambil alih saham PT Inalum. Karena selama ini Inalum telah merugikan Negara triliunan rupiah per tahun.
"Pada perinsifnya, pemerintah pusat wajib mengambil alih PT Inalum. Bahkan ini menjadi kebanggaan bangsa. Saatnya pemerintah tidak lagi memerlukan "penjajahan" dari pihak asing karena selama ini pihak asinglah yang menguras sumber daya alam Indonesia, seperti PT Freport di Papua. Jangan hanya menguntungkan asing saja, sementara rakyat di lingkungan perusahaan hanya sebagai penonton belaka," ujar Kabag Humas Pemkab Batu Bara Elfrianis SH, Kamis (20/7) di Ruang kerjanya Jalan Perintis Kemedekaan Lima Puluh.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam proyek PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ini terdapat kapasitas PLTA 603 MW yang terdiri dari PLTA Sigura-gura berdaya 286 MW dan PLTA Tangga berdaya 317 MW. Adapun seluruh kapasitas PLTA Asahan II digunakan untuk pasokan listrik ke PPA Kuala Tanjung berkapasitas 225 ribu ton aluminium per tahun.
Dengan diambil alihnya PLTA Asahan II yang berkapasitas 603 MW, maka bisa mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara dan sekitarnya yang hanya memerlukan 200 MW. Berarti ada kelebihan daya 400 MW. Kelebihan daya itu di mata pengamat kelistrikan bisa dialihkan ke daerah lain di sekitarnya sehingga dengan menjual listrik saja sebenarnya Inalum sudah untung besar.
"Berarti selama ini pemerintah sudah dirugikan triliunan rupiah pertahunnya. Untuk itulah kita mengharapkan Inalum harus menjadi milik Indonesia dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat." ujar Elfrianis lebih lanjut.
Jika hal itu terwujud, maka diperkirakan perusahaan raksasa berskala Internasional tesebut mampu menghasilkan keuntungan berlipat bagi pemprovsu khususnya di sembilan daerah termasuk Kabupaten Batu Bara yang selama ini bisa dikatakan hanya sebagai penonton saja.
Saat ini kita perlu mendorong pemerintah untuk berani melepas Jepang dengan menyiapkan opsi yang menguntungkan pemerintah dan rakyatnya. Usulan agar seluruh pengelolaan dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui BUMN, sehingga kontrak kerja sama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang jelas positif dan perlu disikapi dengan sungguh-sungguh. Pemerintah kini tengah menyiapkan dua opsi tentang PT Innalum: pertama, seluruh pengelolaan dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui BUMN, sehingga kontrak kerja sama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang. Kedua, pemerintah RI tetap melakukan kerja sama dengan Jepang jika opsi pertama gagal.
Maka opsi pertamalah yang harus dipilih. Sebab, pengambilalihan Inalum memang kehendak kita semua dan setelah menjadi milik Indonesia 100 persen diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di Sumut. (mag-08)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar