Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menegaskan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, mengingat adanya kecenderungan penyelewengan anggaran. Dijelaskannya, rencana evaluasi anggaran pendidikan yang segera dilakukan tersebut, juga dalam rangka mengantisipasi jadwal pengesahan APBD yang diperkirakan akan dilakukan sekitar bulan Oktober-November 2010 mendatang.
"Evaluasi itu khususnya akan difokuskan pada anggaran pendidikan yang masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU), di APBD setiap provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Mendiknas di ruang kerjanya, di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat (24/9).
Mendiknas menyebutkan, anggaran pendidikan yang telah ditransfer ke daerah pada tahun 2010 ini, mencapai Rp156 triliun. Diakuinya, dalam proses penyerahan dana pendidikan yang bersifat hibah tersebut, pemerintah tidak melakukan intervensi apapun terhadap pemerintah daerah (Pemda), khususnya dalam proses pengelolaannya.
"Kekhawatiran penyimpangan itu pasti ada. Misalnya, kami khawatir jika dana yang sudah ditransfer ke daerah itu ternyata bukan dipakai untuk guru, namun dibayar untuk gaji sopir," imbuhnya.
Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini pun mencontohkan, terhadap anggaran pendidikan 20 persen di APBD yang sebesar Rp156 triliun, ternyata hanya terpakai Rp100 triliun. (cha/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar