Masyarakat Peduli Kelestarian Hutan (MPKH) Asahan mencium indikasi perambahan dan pembalakan hutan secara liar yang terjadi di beberapa lokasi hutan lindung di daerah tersebut, didalangi oknum pejabat.
Juru bicara MPKH, Aditia Prahmana, kemarin di Kisaran, mengatakan, lokasi terbesar pembalakan liar berada di wilayah hutan lindung di Kecamatan Simpang Empat, persisnya di Desa Tangkahan, Padang Silomlom. Dia juga mengatakan, beberapa pejabat di daerah memiliki peran dan terlibat langsung dengan hak pengusaha hutan, serta berada di balik perusakan hutan. Indikasi ini tercium karena di kawasan hutan yang kini ditanami sawit itu ditemukan alat-alat penebangan kayu dan alat berat untuk membuat jalan di kawasan hutan tersebut.
Aditia mendesak agar Bupati Asahan dan kepolisian untuk bertindak tegas terhadap aksi perambahan hutan karena bisa merugikan masyarakat luas. Berdasarkan haisl investigasi MPKH yang di dalamnya melibatkan LS ADI, DPP Kampus (M Isa Anshori), Ketua PC IPNU (Abdul Halim S) dan Ketua LIMA (Husni Mustofa), ratusan hektar hutan di sepanjang sungai Tangkahan Padang telah dirambah dan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Dia juga menyebutkan, dari hasil keterangan warga sekitar diketahui sebelum dirambah, kawasan itu dulunya merupakan lahan hutan tempat tumbuhnya tanaman kayu meranti, kayu punak, nipah dna tanaman hutan lainnya. Kayu-kayu hutan diangkut dengan menggunakan kapal motor melalui sungai. ‘’Kayu-kayunya dijual,’’kata Adit didampingi Isa, Abdul Halim dan Husni Musthofa.
Dari hasil investigasi mereka juga diketahui, bahwa penguasa lahan itu saat ini adalah oknum DPRD Asahan dan pengusaha asal Tanjung Balai. Atas dasar investigasi itu, Adit dan kawan-kawan akan meminta penjelasan tentang status lahan yang dikuasai oleh oknum pejabat dan pengusaha tersebut. ‘’Apakah kawasan yang dikuasai oleh oknum-oknum tadi termasuk ke dalam wilayah hutan dan apakah yang bersangkutan sudah mengantongi izin untuk mengalihkan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit?’’tanya Adit.
Lapor Presiden
Berkaitan dengan kasus perambahan hutan dan keterlibatan oknum pejabat mendalangi aksi perambahan liar tersebut, Isa Anshori menambahkan akan mendatangi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sekaligus melaporkan perihal perusakan hutan yang tidak mengenal kelestarian alam itu.
’’Menurut rencana, kami akan menyurati sekaligus mendatangi Pak SBY untuk melaporkan hal ini. Sebab bagaimanapun kita tidak ingin Asahan hancur hanya dikarenakan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,’’ungkapnya.
Apalagi, katanya, para perambah diduga tidak ‘mengantongi’ izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Dia sangat berharap Pemda, DPRD Asahan dan pihak kepolisian segera bertindak tegas, sekaligus melaporkan siapa oknum-oknum pejabat dan pengusaha asal Tanjung Balai yang ikut menjuali hasil hutan tersebut.
’’Saya yakin, Bupati dan DPRD mengetahui adanya di balik perambahan hutan itu, sehingga sangat diharapkan ketegasannya minimal melaporkan oknum-oknum pejabat yang membekinginya,’’tegas Isa. (wik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar