Tenaga Kerja Lokal Terabaikan

KISARAN – Kesempatan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di posisi middle management di perusahaan-perusahaan swasta besar di Asahan ternyata masih sangat kecil.

Diperkirakan hanya sekitar 50% posisi-posisi itu diisi tenaga kerja yang berasal dari tenaga kerja lokal. Selebihnya banyak didatangkan dari luar daerah. Padahal potensi tenaga kerja berpendidikan cukup besar di daerah ini. Kalangan akademisi menilai penyebab persoalan ini karena perusahaan-perusahan swasta tidak transparan di dalam menjalankan proses rekruitmen calon tenaga kerja.

“Ini menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pengangguran di Asahan,”ujar akademisi dari Universitas Asahan (UNA) Lokot Ridwan Batubara,kemarin. Menurut pengamatan Lokot, potensi lapangan pekerjaan sebenarnya cukup besar di Asahan.Akan tetapi tidak tersalurkan karena belum transparansinya perusahaan-perusahaan besar tersebut di dalam proses rekruitmen calon tenaga kerja.Penerimaan calon tenaga kerja masih dilakukan bersifat kolegaisme,dan nepotisme.

Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Asahan ini menilai karena kondisi ini akhirnya mengakibatkan banyaknya calon tenaga kerja berpotensi terpaksa harus hijrah (pindah) ke luar daerah. Padahal secara ekonomi,potensi tenaga kerja berpendidikan tersebut bisa dikelola menjadi salah satu potensi bagi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya ke daerah ini. Lokot mengatakan persoalan ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar dapat terus menekan angka pengangguran. Dengan demikian secara lambat laun pemerintah setidaknya akan dapat menahan laju kemiskinan.

“Lulusan-lulusan sarjana kita masih banyak yang menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan untuk middle management ini, padahal jumlah perusahaan-perusahaan besar di Asahan cukup banyak,” ungkapnya. Secara terpisah kondisi ini dibenarkan oleh serikat pekerja. Ketua SPTI- SPPI, Muhammad Sueb. Dia mengakui, jumlah tenaga kerja di Asahan masih mendominasi hanya sebagai buruh.Bahkan menurutnya angka 50% perkiraan dari kalangan akademisi tersebut masihterlalubesar.

Menurutnya bahkan kurang dari 40% tenaga kerja lokal yang menempati posisi-posisi middle hingga top management. Sisanya berasal dari tenaga kerja luar daerah. Dikatakanya berdasarkan pengamatan pihaknya bahkan terdapat cukup perusahaanperusahaan swasta yang memperkerjakan lebih dari 50% tenaga kerjanya mulai dari top – low management bukan berasal dari tenaga kerja lokal.“Kondisi ini sangat menyedihkan, seolah- olah potensi tenaga kerja kita diremehkan,”ujarnya .

Menyikapi soal ini,Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak jika perusahan-perusahaan dipersalahkan. Meski diakuinya transparansi dalam proses rekruitmen tenaga kerja belum dilakukan oleh pengusaha, akan tetapi menurut organisasi dari para pengusaha tersebut bukan merupakan kesalahan sepenuhnya dari perusahaan- perusahaan swasta tersebut. “Memang kita akui itu,akan tetapi jangan hanya pengusaha saja yang dipersalahkan,” ujar Ketua Apindo Asahan, Suryandi, kemarin.

Menurutnya dalam hal ini pemerintah daerahlah yang perlu dikritik.Soalnya,ungkap dia, didalam hubungan industrial terdapat lembaga kerja sama tri patrit (LKS Tri patrit) yang terdiri dari pemerintah daerah (Disnaker), pengusaha (Apindo) dan Serikat Pekerja. Akan tetapi pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan lembaga ini. edy gunawan hasby