Mahasiswa Bagi Selebaran di Jalan
KISARAN- Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) melakukan aksi, menyebarkan selebaran yang ditandangani Husni Mustofa dan Halim Saragi. Selebaran itu disebar di seputar Kota Kisaran dan diberikan kepada warga yang lalu–lalang di jalan protokol, Jumat (13/5).
Inti dari selebaran itu menyebut DPRD Asahan lamban untuk mendesak Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP agar meninjau SK yang diterbitkannya sekaitan mantan Nara Pidana (Napi) jadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Parwisata (Kadisporabudpar).
Bahkan dalam selebaran itu disebut bahwa Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan SH terkesan hanya boneka Bupati Asahan karena tidak mampu berbuat dan tidak punya nyali melakukan teguran terhadap Bupati Asahan yang telah diduga melanggar UU Nomor 43 Tahun 1999, tentang kepegawaian.
Hanya saja Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan SH membantah tudingan itu dan menyebut bahwa pimpinan DPRD Asahan sedang melakukan pengkajian mengenai rekomendasi Komisi A DPRD Asahan yang dikirim ke pimpinan DPRD untuk dilanjutkan ke Bupati Asahan sehubungan dengan diangkatnya mantan napi jadi Kadisporabudpar yakni M Safei SSos.
Benteng menilai tudingan itu tidak berdasar karena dirinya bukan tidak mau melanjutkan rekomendasi komisi A DPRD Asahan tersebut.
Benteng beralasan harus terlebih dulu melakukan pengkajian, apakah tepat rekomendasi komisi A tersebut dan apakah ada wewenang DPRD Asahan karena pengangkatan PNS untuk suatu jabatan di Pemkab Asahan adalah hak mutlak bupati.
Tapi Aliansi Anti KKN dalam selebaran itu menyebut seharusnya DPRD segera bertindak menindak lanjuti protes mahasiswa yang telah dilakukan berulang kali. (van/syaf)
KISARAN- Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) melakukan aksi, menyebarkan selebaran yang ditandangani Husni Mustofa dan Halim Saragi. Selebaran itu disebar di seputar Kota Kisaran dan diberikan kepada warga yang lalu–lalang di jalan protokol, Jumat (13/5).
Inti dari selebaran itu menyebut DPRD Asahan lamban untuk mendesak Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP agar meninjau SK yang diterbitkannya sekaitan mantan Nara Pidana (Napi) jadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Parwisata (Kadisporabudpar).
Bahkan dalam selebaran itu disebut bahwa Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan SH terkesan hanya boneka Bupati Asahan karena tidak mampu berbuat dan tidak punya nyali melakukan teguran terhadap Bupati Asahan yang telah diduga melanggar UU Nomor 43 Tahun 1999, tentang kepegawaian.
Hanya saja Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan SH membantah tudingan itu dan menyebut bahwa pimpinan DPRD Asahan sedang melakukan pengkajian mengenai rekomendasi Komisi A DPRD Asahan yang dikirim ke pimpinan DPRD untuk dilanjutkan ke Bupati Asahan sehubungan dengan diangkatnya mantan napi jadi Kadisporabudpar yakni M Safei SSos.
Benteng menilai tudingan itu tidak berdasar karena dirinya bukan tidak mau melanjutkan rekomendasi komisi A DPRD Asahan tersebut.
Benteng beralasan harus terlebih dulu melakukan pengkajian, apakah tepat rekomendasi komisi A tersebut dan apakah ada wewenang DPRD Asahan karena pengangkatan PNS untuk suatu jabatan di Pemkab Asahan adalah hak mutlak bupati.
Tapi Aliansi Anti KKN dalam selebaran itu menyebut seharusnya DPRD segera bertindak menindak lanjuti protes mahasiswa yang telah dilakukan berulang kali. (van/syaf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar