KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menyesalkan sikap para kepala sekolah (kasek) yang tidak berani bukabukaan secara transparan tentang praktik pungli dan jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Asahan.
Kasus itu diduga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Zainal Arifin Sinaga. Sementara anggota DPRD minta agar bupati berani memberikan jaminan kepada kepala sekolah yang melapor, posisinya akan tetap aman. Kabag Humas Pemkab Asahan, Rahman Halim menilai para kasek hanya berani bicara dibalik layar, tapi tidak berani tampil untuk menunjukkan bukti yang akhirnya akan mengorbankan nama baik orang lain.
Pernyataan ini menjawab tudingan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhanenisme Asahan terhadap Kadisdik Pemkab Asahan, Zainal Arifin Sinaga yang dituding telah melakukan praktik di lingkungan dinas pendidikan. “Kalau memang kepala sekolah punya bukti silakan lapor ke inspektorat,” ujarnya,kemarin.
Ditegaskannya, Pemkab Asahan siap untuk menindaklanjuti laporan penyalahgunaan kewenangan jabatan asalkan laporan tersebut disertai alat bukti untuk menunjukkan jika tudingan tersebut bukan fitnah. Seperti diketahui, Jumat (11/11) pekan lalu pengurus DPC Marhaenisme Asahan mendatangi Kantor Bupati Asahan untuk menyampaikan adanya kepala sekolah menjadi korban pungli dan jual beli jabatan.
Kasus ini diduga melibatkan Zainal Arifin Sinaga. Sementara itu anggota DPRD Asahan menilai, tidak adanya kepala sekolah yang berani melapor resmi dan memberikan pengakuan serta alat bukti ke inspektorat adalah hal wajar. Sudah pasti, kata dia, para kepala sekolah tersebut membayangkan bakal kena copot dari jabatan jika berani melapor.
“ Tetapi lain hal jika Bupati Asahan berani menggaransi bagi kepala sekolah yang melapor tidak akan diberi sanksi,bahkan akan dilindungi,”ujar anggota DPRD Asahan Rudi Hartono. edy gunawan hasby
Tidak ada komentar:
Posting Komentar